Dua Terdakwa Mantan Pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan Lampura disidang Terkait Korupsi 25 Sumur Bor

Bandarlampung – Beritaphoto.Id
Terdakwa Rusdie Baron dan Adip Sapto Putranto didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budiawan Utama dan Hardiansyah terkait tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan pembangunan irigasi tanah dalam (sumur bor) dana DAK anggaran APBN 2015 sebesar Rp 638.385.792.62 ,sidang diselenggarakan secara virtual di PN Tanjungkarang, rabu (3/3/2021)

Rusdie Baron merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Adip Sapto Putranto seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung Utara.

Dalam dakwaannya, JPU menjelaskan, adanya dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan dana berasal dari APBN yang disalurkan melalui APBD ke -Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2015.

Menurutnya, dana tersebut diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan irigasi tanah dalam (sumur bor) sebanyak 25 unit sumur bor untuk 25 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Lampung Utara uang senilai  Rp4.537.500.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).  

“Terdakwa Adip sebagai PPTK selaku pengendali pekerjaan juga tidak melakukan pengendalian atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Tanah dalam 25 sumur bor tersebut sehingga tidak mengetahui progres pekerjaan dilapangan,” ungkap dia, saat sidang perdana tersebut.

Kedua terdakwa diancam pasal 3 Jo. pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Jaksa Penuntut Umum mengatakan, Adip berkilah tidak mengetahui progress pekerjaan, telah berkonsultasi, dan mempelajari laporan pengawas teknis maupun konsultan pengawas. Dia mengatakan, Adip juga tidak berpedoman pada item-item pekerjaan yang tertera dalam kontrak.

“Adip tetap menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Irigasi 25 sumur bor tersebut telah diselesaikan dengan cukup baik sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak melalui penandatanganan,” kata dia.

Bahwa dengan demikian Pekerjaan Pembangunan irigasi tanah dalam 25 sumur bor tersebut telah dinyatakan selesai 100 persen dan seluruh rekanan sudah menerima pembayaran 100 persen dikurangi pajak.

Namun, pada kenyataannya pada saat penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan tahap (PHO) tidak ada pekerjaan yang sudah selesai dan sampai pada penandatanganan Tahap II FHO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memberikan catatan atas kekurangan beberapa pekerjaan.

Menurut, Penasehat Hukum (PH) Adip Sapto Putranto, Nasip Supriyadi mengatakan telah mendengar dakwaan pada sidang perdana ini.

“Kami fokus pembuktian kemudian tupoksi dan peran masing-masing,” ucap dia.

Dalam tindak pidana korupsi ini, nantinya akan membuka semua melalui pembuktian kerangka kerja, juga tupoksi dari peran-peran panita dan pihak rekanan yang mana merugikan negara.

“Sejauh ini dari pihak terdakwa juga koperatif dalam memberikan BAP dan telah mengikuti sidang perdana,” ucap dia.

Ia pun menambahkan, dalam gelaran sidang perdana ini masih terfokus pada mencari pembuktian yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.

“Bukan kami menerima atau tidak menerima eksepsi, tapi kami fokus pada pembuktian, kan mereka bekerja berdasarkan SK,” ujar Nasip.

Menurutnya, dalam kasus tindak pidana korupsi terdapat orang-orang yang berperan dalam perkara ini. Nantinya, fakta akan terbuka dalam persidangan.

“Kita lihat saja fakta persidangan, kami juga tidak terburu-buru karena masih tahap awal,” tandasnya.

Akibat perbuatan terdakwa Rusdie Baron dan Adip Sapto mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 638.385.792,62. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *