BKBH UNILA Sosialisasi & Open Rekrutmen Bantuan Hukum

Bandarlampung, Beritaphoto.Id
Universitas Lampung membuka konsultasi Hukum dibuka langsung oleh Ketua Bidang Konsultasi & Bantuan Hukum UNILA Budi Rizky Husin, yang dihadiri Civitas Academik, Para Dosen, Advokat, Paralegal, mahasiswa/i fakultas Hukum, tentunya dengan ketat menerapkan protokol kesehatan.

Dalam sambutannya Budi Rizky Husin menyampaikan bahwa open rekrutmen ini sebagai bentuk kepedulian fakultas terhadap mahasiswnya dgn memberikan nilai edukatif agar mereka dapat mengasah kemampuan ilmu hukum secara praktis. Berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 9 huruf a, b, c bahwa pemberian Bantuan Hukum berhak : a. Melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas Hukum’, b. Melakukan pelayanan bantuan Hukum’, c. Menyelenggarakan penyuluhan Hukum, konsultasi Hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum ,kata nya acara diselenggarakan di Aula fakultas Hukum Unibersitas Lampung,rabu (10/3/2021).


Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang/ kelompok yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Budi Rizky Husin juga menyampaikan apresiasi kepada segenap pengurus BKBH dan semua civitas akademik UNILA atas kerja keras dan kerjasamanya karena kita patut berbagga karena BKBH UNILA satu-satunya Bantuan Hukum pada Universitas di Lampung yang telah terakreditasi di Kemenkumham, ujarnya.

ditempat terpisah Advokat Tarmizi menyampaikan Bantuan Cuma-cuma itu dberikan kepada semua lapisan masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, tentunya kami siap melayani seluruh masyarakat untuk berkonsultasi kepada kami baik litigasi atau non litigasi dengan penuh ikhlas, profesional, terbuka.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Tarmizi berharap kepada semua rekan-rekan Penegak Hukum bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan baik dengan kami, kepada masyarakat yang membutuhkan pencerahan hukum bisa langsung datang ke kantor kami atau melalui website BKBH UNILA, tentunya dengan beberapa syarat tutur Tarmizi.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *