Kejar Lampung Tengah Tahan Mantan Kakam Subang Jaya terkait Korupsi Dana BUMD

Kejar Lampung Tengah Tahan Mantan Kakam Subang Jaya terkait Korupsi Dana BUMD

Beritaphoto.id
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah (Kejari Lamteng) menetapkan sebagai tersangka AG, mantan Kepala Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya periode 2013-2019, Kamis (1/7).

AG ditahan atas dugaan korupsi dengan modus penyimpangan pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2019 dan Dana Penyertaan modal BUMK atau Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Tahun Anggaran 2018 Kampung Subang Jaya. 

Kasi Intel Kejari Lampung Tengah M. Angga Mahatama mengatakan, berdasarkan pemeriksaan auditor Inspektorat Lamteng terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp415 Juta. 

“Jaksa Penyidik pada Bidang Pidsus Kejari Lamteng melakukan penahanan terhadap tersangka AG di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih selama 20 hari sejak tanggal 1-20 Juli 2021,” katanya. 

Angga mengatakan, tersangka AG ditahan di rutan karna dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi. kata nya

“Selain itu, secara formal berdasarkan pasal yang disangkakan kepada tersangka dimungkinkan untuk dilakukan penahanan,” kata dia. 

AG diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dan diancam dalam Primair Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidair Pasal 3 UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (red/lis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *