Pengadilan Negri Kelas 1A Tanjungkarang dan BPN Konstatering Tanah yang Bersengketa Dekat PKOR Way Halim

Bandar Lampung.Beritaphoto.id
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang melakukan pengecekan dan pencocokan batas-batas lahan seluas 7,85 hektar bersama pihak-pihak yang bersengketa, pada 25 Agustus 2021.

Lahan Yang bersengketa letak nya di dekat PKOR Way Halim, dan berperkara di PN Tanjungkarang antara pengguggat Afferi dan terguggat Tommy Santoso dan Lindawati.

“Ini bukan eksekusi, hari ini Kami datang atas Perintah Ketua PN Tanjungkarang Pak Timur Pradoko,” ujar Panitera PN Tanjungkarang Asmar Josen, rabu (25/8/ 2021.)

Kedatangan Pengadilan Negri Tanjungkarang Kesini hanya Melakukan pencocokan batas-batas dengan BPN.

“Jadi kami mengadakan konstatering (pengukuran),” katanya.

Perkara ini dimulai saat gugatan didaftarkan di PN Kelas IA Tanjungkarang tahun 2017. Gugatan Afferi kalah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, kemudian ia mengajukan banding, dan PT Tanjungkarang menolak gugatan Afferi.

Afferi pun kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam amar putusan 174 K/PDT/2019 Kasasi Afferi diterima oleh Mahkamah Agung.

Tommy dan Lindawati pun mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK), namun ditolak.

“Perkara ini gugatannya awalnya tahun 2017, keputusannya sudah kita bacakan, di dalam tingkat PK pak Tommy mengajukan PK namun ditolak,” kata Josen.


Sementara pihaknya belum melakukan esksekusi atau pengosongan lahan. Belum ada petunjuk kapan eksekusi akan dilaksanakan.

“(Eksekusi) kewenangan Ketua PN, tergantung hasil kita hari ini,” katanya.

Pada saat pencocokan, ternyata ada beberapa lahan yang telah memiliki sertifikat atas nama Maryanti dan Budiman. Keduanya tidak masuk dalam gugatan antara Afferi dan Tommy. Mereka pun hadir dalam pengecekan tersebut.

Keduanya menyebut memiliki alas hak seluas 0,307 hektar di tanah yang diperkarakan Afferi dan Tommy.

Sementara Kasi Sengketa ATR BPN Oki, memastikan letak tanah yang menjadi objek sita. Sejauh ini letaknya masih sama. Ia mengklaim tidak ada sertifikat ganda pada lahan tersebut, dan mulany milik PT Way Halim Permai.

“Terkait ada sertifikat lain, ini kan proses beracaranya panjang, dalam rentan waktu itu ada pemecahan dan peralihan hak, itu saja yang bisa saya sampaikan,” katanya.

Sementara Kuasa Hukum Maryanti yakni Cahyadi mengatakan kedatangan kliennya untuk mempertahankan haknya.
Ia menyebut data yang digunakan dan diukur oleh BPN adalah data yang lama, tidak update alias tidak valid.

“BPN Ukur hanya dari data sertifikat 1921, itu tidak akurat dan tidak update, kita pertanyakan tadi pihak pemohonnya mana ? Dasarnya mana, ?,” kata Cahyadi.

Pihaknya menunggu berita acara dari hasil pengukuran oleh BPN bersama PN Tanjungkarang. Menurutnya pada tahun 2005, tanah tersebut milik Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan terjadi jual beli serta ada pemecahan sertifikat tahun 2005.

“Kita lihat nanti, kalau lahan klien kami dimasukan ke objek sita, maka akan kami ambil langkah hukum (gugatan),” katanya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *