Jaksa Terkesan Paksakan Perkara Hutang Piutang Masuk Ranah Pidana

oleh

Bandarlampung, Beritaphoto.id
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung, Desiyana terkesan memaksakan perkara hutang piutang ke ranah pidana yang seharusnya perkara tersebut masuk dalam ranah keperdataan.

Perkara tersebut diketahui telah masuk dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa yang dibacakan melalui penasehat hukumnya.

Bahkan dalam perkara tersebut, Jaksa Desiyana justru telah melakukan tuntutan selama 1 tahun dan enam bulan terhadap terdakwa Sri Ramadani yang merupakan seorang wanita lanjut usia.

Sidang yang telah berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung tersebut beragendakan pembacaan pembelaan terdakwa atau pledoi.

Dalam pledoinya, penasihat hukum terdakwa, Dian Hartawan SH.MH mengatakan kepada majelis hakim dan jaksa bahwa perkara tersebut masuk dalam ranah keperdataan.

Namun, kata dia, ada kekeliruan atau ketidakcermatan terhadap jaksa yang dengan terkesan memaksakan memajukan perkara tersebut ke pengadilan.

“Kita sebut jaksa tidak cermat atau tidak teliti sehingga ada kekeliruan. Perkara yang seharusnya masuk perdata justru dibawa ke pidana,” katanya dalam persidangan saat membacakan pledoi, Rabu.(3/1/2024)

Ia melanjutkan bahwa dalam persidangan lalu dengan agenda saksi, terdakwa membenarkan bahwa telah melakukan peminjaman uang kepada saksi Amanada berulang kali dengan nominal angka yang berbeda yakni Rp20 juta dan Rp1,1 juta.

“Peminjaman yang terakhir ini belum bisa membayar lunas dikarnakan kondisi keuangan terdakwa yang belum mampu membayarnya. Sehingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polresta Bandarlampung. Barang buktinya juga telah kami berikan yakni satu lembar bukti transfer dari rekening Amanda Undah Pramesti ke rekening Ahmad Fikri sebesar Rp10 juta tanggal 19 juni 2023 dan satu lembar bukti transfer dari rekening Amanda Undah Pramesti ke rekening Ahmad Fikri sebesar Rp8,9 juta tanggal 19 juni 2023,” kata dia.

Masih kata Dian dalam pledoinya, bahwa ia mengajak jaksa untuk kembali melihat surat dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa yang ternyata mengandung ketidakjelasan dikarenakan peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum perdata bukan peristiwa hukum pidana seperti yang disangkakan Pasal 378 tentang penggelapan.

“Saudara jaksa dan hakim ada sebuah pepatah dalam ilmu hukum yakni lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Karena itu kiranya majelis hakim senantiasa merenungkan bahwa manusia tempatnya salah dan dosa dan kesempurnaan hanya milik sang pencipta alam semesta yakni Allah SWT. Semoga dalam menjatuhkan hukuman kita dapat bertindak sebaik mungkin dan menjatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa,” katanya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *