Bandarlampung – Beritaphoto.id
Kritik tajam juga datang dari kalangan jurnalis visual , Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Lampung Juniardi menyesalkan sikap Kejati Lampung yang tak hanya membatasi peliputan, tetapi juga sengaja mengeliminasi organisasi profesi yang fokus pada kerja-kerja dokumentasi jurnalistik dari daftar undangan.
”Kami sangat menyayangkan sikap Kejati Lampung. Forum yang membicarakan pers tetapi mengabaikan keberadaan jurnalis foto, bahkan melarang dokumentasi mandiri, jelas sebuah kejanggalan. Ini seperti mengebiri fungsi utama pers visual yang bekerja berdasarkan fakta foto dan video di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembatasan akses dan monopoli dokumentasi satu pintu oleh tim internal Kejati merupakan bentuk kontrol informasi yang menciderai kemerdekaan pers. Menurutnya, karya jurnalistik visual tidak boleh disetir atau disaring oleh institusi publik yang sedang diliput.
”Jika dokumentasi hanya boleh bersumber dari pihak yang diliput, nilai independensi dan kejujuran visualnya tentu dipertanyakan. Pers bukan humas Kejati. Publik berhak mendapatkan fakta gambar yang objektif, bukan hasil pencitraan yang sudah dikondisikan,” Ujarnya.(*)
