LAMPUNG TIMUR — Beritaphoto.id
Taman Nasional Way Kambas (TNWK) kian memantapkan langkahnya sebagai ruang ekowisata terpadu.
Kawasan konservasi yang selama ini identik dengan gajah sumatra tersebut kini tidak lagi semata-mata menawarkan atraksi melihat satwa besar.
Kawasan ini berkembang menjadi wadah yang mempertemukan perlindungan keanekaragaman hayati, pengalaman alam autentik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa penyangga.
Geliat wisata minat khusus ini digerakkan langsung oleh warga melalui Koperasi Plangijo Dewi Rasa dari Desa Labuhan Ratu IX, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur.
Koperasi tersebut memilih fokus mengembangkan paket pengamatan burung (bird watching) dan susur sungai di koridor perairan hutan.
Ketua Koperasi Plangijo Dewi Rasa, Arif Lukman Fauzun, menceritakan awal mula penentuan fokus wisatanya yang berani keluar dari kebiasaan umum.
“Kami memang agak keluar dari zona nyaman. Kalau Way Kambas kan jualannya biasanya gajah, enggak jauh dari gajah. Nah, kami memilih untuk fokusnya di konservasi burung supaya dalam tanda kutip kami tidak bersaing dengan teman-teman yang lain yang sudah pakai branding gajah,” kata Arif.
Pilihan tersebut terbukti tepat sasaran dan memikat minat wisatawan minat khusus lintas negara.
“Ternyata malah segmentasinya on target, sesuai target gitu loh. Akhirnya ketemulah dengan komunitas-komunitas pengamat burung yang mereka memang setiap musim panas berkeliling di Indonesia. Kami di Juni sampai September tingkat kunjungan untuk pengunjung yang fokus di pengamatan burung itu paling tinggi,” ungkap Arif.
Rute para pengamat avifauna internasional ini menempatkan TNWK sebagai titik singgah penting di Pulau Sumatra sebelum bertolak ke destinasi lain.
“Mereka bisa di Indonesia itu satu bulan full. Masuk Sulawesi, Papua, bergerak ke Nusa Tenggara atau Bali, baru masuk Jawa. Nanti dari Jawa selesai di Jakarta atau Banten, baru mereka masuk ke Sumatra. Nah, masuk ke Sumatranya biasanya ke Way Kambas dulu, baru ke Padang, baru nanti ke Leuser ke arah Medan, Aceh. Baru mereka meninggalkan Indonesia masuk ke Malaysia, Thailand,” papar Arif.
Pengembangan ekowisata ini turut dijalankan lewat kolaborasi lintas desa di sekitar kawasan penyangga.
“Kami juga menjual paket susur sungai yang di Way Kanan, terus di Way Bungur, dan juga dengan teman-teman Labuhan Ratu VII di Margahayu itu, sama teman-teman warga Braja Harjosari,” tambah Arif.
Bagi koperasi yang beranggotakan 32 orang warga desa ini, pariwisata harus berjalan beriringan dengan aksi konservasi habitat di bawah payung “Desa Ramah Burung”.
“Mindset kami berkoperasi, di mana koperasi itu adalah dari anggota, oleh anggota, dan kembali lagi ke anggota. Tapi, kami juga pengin punya dampak di luar koperasi. Makanya kami ini payung besarnya sebenarnya tidak wisata, tapi program Desa Ramah Burung. Di situ ada kegiatan sosialisasi, penyadartahuan, penanaman pohon, dan adopsi sarang burung,” jelasnya.
Aktivitas ini berdampak nyata pada pemulihan cara pandang masyarakat yang dulunya sempat merambah ke dalam kawasan hutan.
“Khususnya dampaknya adalah perubahan mindset yang tadinya mungkin Way Kambas itu sebagai tempat untuk mencari ekonomi negatif, kita pengin beberapa orang itu sudah enggak masuk lagi ke Way Kambas. Itu memang berat, tapi kami punya visinya ke arah situ,” tutur Arif.
Koperasi juga mengalokasikan sisa hasil usaha untuk kas sosial desa serta pembiayaan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH).
Selain itu, seluruh paket wisata diintegrasikan dengan produk kerajinan UMKM setempat, mulai dari dodol nanas, kerajinan sabut kelapa berbentuk satwa, cinderamata rajut, hingga pernak-pernik suvenir.
Menanggapi inisiatif tersebut, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyatakan apresiasinya terhadap kemandirian ekonomi desa berbasis kelestarian lingkungan.
“Inisiatif desa penyangga yang mengembangkan wisata minat khusus ramah burung ini adalah bukti bahwa masyarakat bisa berdaya tanpa harus merusak hutan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen penuh mendukung penguatan UMKM desa dan promosi ekowisata berkelanjutan agar manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga lingkar Way Kambas,” ujar Ela.
Di sisi lain, pergeseran pola ekonomi warga ke sektor ekowisata dinilai berdampak strategis terhadap perlindungan habitat satwa liar secara menyeluruh.
Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK, Brigjen TNI Sriyanto, menegaskan bahwa kesejahteraan desa penyangga merupakan benteng pertahanan ekosistem hutan.
“Upaya mitigasi interaksi negatif gajah dan perlindungan satwa di Way Kambas tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi warga di perbatasan. Ketika masyarakat memiliki alternatif pendapatan yang sah lewat ekowisata dan pengamatan alam, ketergantungan merambah hutan berkurang drastis. Rasa memiliki terhadap kawasan hutan pun tumbuh alami menjadi benteng pencegah konflik satwa,” tegas Sriyanto.
Menyambut rencana tata kelola masa depan TNWK maupun pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), para pengelola wisata desa kini fokus merampungkan sertifikasi pemandu lokal berstandar resmi.
“Secara mindset, secara visi ke depan kami terbuka untuk potensi kolaborasi antara pengelola BLU dengan kami desa penyangga. Dari sisi menyiapkan potensi itu, kami harus punya nilai tawar yang dipersiapkan, salah satunya sertifikasi pemandu,” kata Arif.
Arif optimistis langkah ini akan memperkuat sinergi antara otoritas pengelola taman nasional dan komunitas desa lingkar hutan.
“Kemarin di Juni, Juli, Agustus, kita beberapa kali ketemu dengan teman-teman NGO yang memang support ke konservasi burung untuk bantu sertifikasi pemandu kami. Jadi kemungkinan akhir tahun pemandu kami sudah sertifikasi, sudah ada legalitas. Kalau nanti pengelolaan baru di Way Kambas melibatkan masyarakat, sistem kerja dan pola wisata yang sudah kami bangun ini siap dibahas bareng untuk lebur menjadi satu,” pungkas Arif.(*)
