Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah secara daring, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah dan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Maulana Luthfiyanto, beserta jajaran operator Kantor Wilayah. Turut mengikuti kegiatan tersebut para Kepala UPT, pejabat struktural, serta operator Reformasi Birokrasi dari masing-masing satuan kerja.
Dari Lapas Kelas IIB Ampana, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Lapas, Febriansyah, bersama jajaran pejabat struktural dan operator Reformasi Birokrasi melalui sambungan virtual di lingkungan Lapas Ampana.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian informasi dan koordinasi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Maulana Luthfiyanto, yang menyapa seluruh Kepala UPT beserta jajaran untuk memastikan kesiapan masing-masing satuan kerja dalam menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026.
Dalam koordinasi tersebut, masing-masing UPT menyampaikan kesiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk persiapan upacara dan tasyakuran yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Kesiapan tersebut menjadi perhatian bersama guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah, Herman Mulawarman, memberikan arahan dan penguatan kepada seluruh jajaran UPT terkait kesiapan pelaksanaan upacara dan tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2. Ia menekankan agar setiap satuan kerja memastikan seluruh aspek persiapan telah terpenuhi, termasuk pengaturan lokasi pelaksanaan, kesiapan petugas, serta kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing UPT.
Bagi satuan kerja yang melaksanakan kegiatan secara bergabung dengan UPT lain, agar melakukan koordinasi secara optimal sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban di masing-masing satuan kerja.
Kakanwil juga mengarahkan agar peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta para purnabakti pegawai sebagai bentuk penguatan sinergi, kebersamaan, dan penghargaan terhadap kontribusi seluruh pihak dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemasyarakatan.
Dalam aspek pengamanan, Herman Mulawarman memberikan penekanan kepada seluruh Kepala UPT agar meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan pemeriksaan serta pembersihan lingkungan lapas secara menyeluruh, khususnya dalam rangka mencegah keberadaan dan peredaran barang-barang terlarang, termasuk handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba (HALINAR) maupun benda lain yang tidak diperbolehkan berada di dalam lapas.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi dan kerja sama dengan aparat TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan, termasuk melalui langkah-langkah koordinasi yang diperlukan sesuai ketentuan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi penguatan terkait hasil evaluasi tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah serta seluruh UPT Pemasyarakatan.
Dalam pemaparannya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Maulana Luthfiyanto, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana, terukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap satuan kerja diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi atau kelengkapan eviden semata. Implementasi Zona Integritas harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja, peningkatan disiplin aparatur, penguatan integritas, serta pelaksanaan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Seluruh jajaran juga didorong untuk memahami indikator Reformasi Birokrasi dan melaksanakan setiap rencana aksi secara konsisten, disertai bukti dukung yang relevan dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan secara nyata. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi tidak hanya terlihat dari aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Ampana, Febriansyah, menyampaikan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti setiap arahan dan penguatan yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah maupun Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Menurutnya, penguatan akuntabilitas kinerja, Reformasi Birokrasi, dan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam mendorong peningkatan profesionalisme aparatur serta mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang berintegritas.
Ia menegaskan bahwa Lapas Ampana akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas melalui penguatan kedisiplinan, optimalisasi kinerja, pemenuhan rencana aksi pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Selain itu, seluruh jajaran diharapkan mampu menerjemahkan arahan pimpinan ke dalam langkah kerja konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang terukur dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Melalui kegiatan penguatan ini, Lapas Kelas IIB Ampana menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi dan konsistensi seluruh jajaran diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan satuan kerja pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.(*)













