Ampana – Beritaphoto.id
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ampana, Febriansyah, bersama jajaran mengikuti kegiatan Penguatan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring dan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dan Umum Maulana luthfianto mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Selasa (14/07).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen seluruh satuan kerja pemasyarakatan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator penilaian, penguatan ini juga diarahkan untuk membangun budaya kerja yang adaptif, transparan, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sulawesi Tengah diharapkan semakin memahami arah kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2026, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat sistem akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Kegiatan diikuti oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan, pejabat yang membidangi Reformasi Birokrasi dan Pelaporan Kinerja, serta seluruh admin/operator yang menangani bidang tersebut di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Dari Lapas Kelas IIB Ampana, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Lapas Febriansyah bersama jajaran di Ruang Kerja Kepala Lapas. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan keseriusan dalam menyukseskan implementasi Reformasi Birokrasi yang menjadi salah satu prioritas pembangunan organisasi.
Dalam arahannya, Kepala Bagian Tata Usaha Dan Umum Maulana luthfianto, menegaskan kepada seluruh jajaran agar memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian seluruh target Reformasi Birokrasi. Beliau menekankan pentingnya ketepatan waktu dan kualitas dalam pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi, pelaporan Survei Penilaian Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), survei pendukung lainnya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pelaporan kinerja, hingga pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
Menurutnya, seluruh instrumen tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas tata kelola organisasi, tingkat integritas, akuntabilitas, serta komitmen setiap satuan kerja dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada hasil.
Beliau juga menegaskan bahwa keberhasilan memenuhi seluruh target Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Setiap capaian yang diraih akan mencerminkan kualitas kinerja organisasi sekaligus menjadi bukti nyata komitmen seluruh jajaran dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, sinergi, kolaborasi, serta kesungguhan seluruh pegawai menjadi kunci utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Melalui penguatan ini diharapkan seluruh UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Tengah mampu meningkatkan kualitas pelaporan, mempercepat penyelesaian setiap indikator Reformasi Birokrasi, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta terus menghadirkan inovasi yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi target penilaian semata, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
Usai penyampaian materi penguatan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dengar pendapat bersama seluruh UPT Pemasyarakatan. Pada sesi ini, masing-masing satuan kerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan, tantangan, maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaporan kinerja, serta pemenuhan indikator penilaian. Berbagai masukan dan solusi turut dibahas secara konstruktif sehingga menghasilkan langkah-langkah penyelesaian yang dapat diterapkan secara efektif di setiap UPT.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Ampana, Febriansyah, menyampaikan bahwa penguatan ini menjadi pedoman penting bagi seluruh jajaran Lapas Ampana dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
“Kegiatan ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Seluruh jajaran Lapas Ampana berkomitmen menyelesaikan setiap target Reformasi Birokrasi secara optimal, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas sesuai arahan pimpinan,” ujar Febriansyah.
Melalui komitmen tersebut, Lapas Kelas IIB Ampana optimistis dapat terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta memberikan pelayanan pemasyarakatan yang semakin prima, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat.(*)
