Ampana –Beritaphoto.id
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ampana terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyelarasan kebijakan organisasi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Lapas Kelas IIB Ampana mengikuti Pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (29/07/2026).
Kegiatan yang dipusatkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini menjadi forum strategis dalam menyampaikan arah kebijakan nasional, mengevaluasi pelaksanaan tugas di seluruh UPT, serta memperkuat implementasi fungsi pemasyarakatan agar berjalan semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pengarahan ini, seluruh jajaran diharapkan memiliki pemahaman yang selaras dalam menjalankan program kerja sehingga mampu menghadirkan pelayanan yang berintegritas, pembinaan yang efektif, serta pengelolaan keamanan yang semakin optimal.
Pengarahan tersebut juga bertujuan memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin pelaksanaan tugas, serta menyamakan persepsi seluruh insan pemasyarakatan terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan kesamaan langkah dan komitmen yang kuat, setiap UPT diharapkan mampu memberikan pelayanan yang akuntabel, responsif terhadap dinamika organisasi, serta mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemasyarakatan secara profesional.
Kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ampana, Febriansyah, bersama pejabat struktural, pegawai staf, kepala regu pengamanan, serta petugas pengamanan di Ruang Kerja Kepala Lapas. Kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menyerap setiap arahan pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lapangan. Di tengah padatnya aktivitas operasional, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas pengamanan tetap berjalan secara optimal, sehingga kegiatan pengarahan tidak mengganggu kelancaran pelayanan maupun keamanan di lingkungan Lapas.
Pengarahan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, yang menyampaikan sejumlah kebijakan strategis sebagai pedoman bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menyambut Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, termasuk melakukan pemasangan atribut dan umbul-umbul sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memeriahkan peringatan hari bersejarah tersebut sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di lingkungan pemasyarakatan.
Selain itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menginstruksikan agar proses pengusulan dan pemberian Remisi Umum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Beliau juga mengarahkan seluruh Kepala UPT untuk membangun sinergi yang lebih erat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan serta penyerahan remisi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat citra positif pemasyarakatan sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan warga binaan.
Pada aspek keamanan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan pengawalan warga binaan maupun tahanan yang menjalani kegiatan di luar Lapas atau Rutan. Beliau menegaskan bahwa setiap proses pengawalan harus dilaksanakan secara disiplin sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta apabila diperlukan agar segera berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Penegasan tersebut menjadi bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di seluruh satuan kerja.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga menyoroti pelaksanaan pengadaan Bahan Makanan (Bama) agar lebih mengutamakan penyedia jasa yang berada di lingkungan UPT atau wilayah terdekat sebagai bentuk pemberdayaan mitra lokal. Beliau turut mendorong optimalisasi peran Inkopasindo sebagai mitra strategis dalam mendukung kebutuhan pemasyarakatan. Di samping itu, beliau mengingatkan pentingnya pemanfaatan Wartelsuspas sebagai sarana komunikasi resmi antara warga binaan dan keluarga, sekaligus menegaskan bahwa peredaran telepon genggam ilegal merupakan salah satu pemicu utama gangguan keamanan di dalam Lapas dan Rutan. Oleh karena itu, UPT didorong untuk terus mengembangkan fasilitas Wartelsuspas melalui kerja sama dengan berbagai pihak guna memberikan layanan komunikasi yang aman, legal, dan mudah diakses.
Menindaklanjuti berbagai arahan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Ampana, Febriansyah, menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk melaksanakan setiap instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara optimal. Ia menginstruksikan seluruh pejabat dan pegawai agar segera menyusun langkah-langkah strategis sesuai bidang tugas masing-masing, mulai dari persiapan peringatan HUT Kemerdekaan RI, percepatan proses pengusulan remisi, penguatan pengamanan dan pengawalan warga binaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Menurutnya, seluruh arahan tersebut menjadi pedoman penting dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui pengarahan ini, jajaran Lapas Kelas IIB Ampana memperoleh penguatan kebijakan, pemahaman yang lebih komprehensif terhadap arah pembangunan pemasyarakatan, serta motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Lapas Ampana siap mengimplementasikan setiap kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna menghadirkan layanan pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
